Dalam pertemuan dengan pimpinan MUI di Departemen Agama tanggal 23 April 1981, Menteri Alamsjah yang jengkel pun menyatakan kesediaannya untuk berhenti sebagai seorang menteri, tetapi Buya Hamka segera izin berbicara dan menyatakan tidak setuju.
“Tidak tepat kalau saudara Menteri yang harus berhenti. Itu berarti gunung yang harus runtuh”, “Tidak logis apabila Menteri Agama yang berhenti. Sayalah yang bertanggungjawab atas beredarnya fatwa tersebut. Jadi sayalah yang mesti berhenti,” ungkap Hamka.
Prof Hamka kemudian meletakkan jabatan sebagai Ketua Umum MUI pada 18 Mei 1981.
Meski Ditarik, Nilai Fatwa Itu Tetap Sah dan Benar
Di Majalah Panji Masyarakat 20 Mei 1981, Hamka mengakui bahwa memang ada kesalahpahaman antara MUI dengan Menteri Agama soal bocornya fatwa itu. Kepada Tempo, Hamka mengaku sangat gundah sejak peredaran fatwa itu dicabut karena memikirkan marwah umat Islam Indonesia.
“Gemetar tangan saya waktu harus mencabutnya. Orang-orang tentu akan memandang saya ini syaithan. Para ulama di luar negeri tentu semua heran. Alangkah bobroknya saya ini, bukan?” ucapnya sebagaimana ditulis Seri I Buya Hamka oleh Pusat Data dan Analisa Tempo (2019).
