IPOL.ID – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan briefing terlebih dahulu sebelum berkegiatan. Bahkan, ASN juga wajib melakukan koordinasi berjenjang agar Jakarta lebih baik ke depannya.
“Usahakan setiap sebelum berkegiatan dilakukan briefing. Jadi, segala permasalahan dasar di lapangan tiap wilayah, seperti jalan rusak, pemangkasan pohon, pembersihan sampah, pengerukan kali, bisa berjalan dengan terstruktur, serta sistematis,” ujar Heru usai memimpin Rapat Pimpinan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Administratif Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (5/12/2022).
Didampingi Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, Maria Qibtya, PJ Gubernur DKI Jakarta disambut oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dhany Sukma beserta jajarannya, di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat.
“Oleh karena itu, semangat kita semua terjaga dalam menyongsong tahun depan, agar Jakarta menjadi lebih baik,” kata Heru.
Dalam kesempatan ini, Heru memberikan arahan kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemkot Administras Jakpus untuk terus saling menjaga kekompakan, serta koordinasi dalam menyambut tahun 2023, agar segala evaluasi selama tahun 2022 dapat dijalankan.
Heru juga mengimbau kepada seluruh ASN untuk sadar akan tanggung jawab dalam bertugas di bagian maupun bidang apapun. Bahkan, ia pun mengingatkan, kepada seluruh Suku Dinas (Sudin) di jajaran Pemkot Administrasi Jakpus agar segala pekerjaan mempunyai target, sehingga dalam bertugas ada tolok ukur yang jelas.
“Saya harapkan tupoksi (segala jenis) pekerjaan harus dituntaskan agar tidak ada alasan ketika terjadi kesalahan dalam bertugas. Pasang target yang jelas, agar tidak ada waktu untuk menunda, sehingga integritas kita sebagai abdi negara tetap terjaga karena ini demi warga Jakarta,” ungkap Heru.
Di samping itu, Heru tidak lupa menyampaikan pentingnya koordinasi bertingkat tiap jajaran, sehingga laporan kendala di lapangan bisa direspon cepat dan ditindak langsung tanpa memakan waktu yang lama.
“Kerahkan seluruh perangkat, mulai dari jajaran tiap RT/RW dan Kelurahan/Kecamatan untuk berkoordinasi dalam memantau wilayah, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat bisa terdeteksi dan langsung ditindak,” pungkasnya.
Perlu diketahui, dalam Rapim ini turut dilakukan pembahasan yang bersifat prioritas untuk menyambut tahun 2023, salah satunya penanganan banjir kawasan seperti di Karet Tengsin. Kemudian, dibahas pula urusan penanggulangan kemacetan dengan solusi pemanfaatan lahan milik PT KAI yang berfokus pada kawasan stasiun yang kerap menjadi titik kemacetan, seperti di Stasiun Gondangdia, Cikini, Gambir, dan Tanah Abang.
Lalu, terkait penataan kawasan, ada pembahasan yang harus menjadi target bagi setiap kelurahan di Jakpus, baik pembuatan mural, penataan parkir liar, Pedagang Kaki Lima (PKL), penyediaan lampu jalan, hingga penanaman dan perawatan pohon melalui kerja sama antara Sudin Pertamanan dan Hutan Kota, CSR, serta dengan Pemerintah Pusat.
Terakhir, turut dibahas terkait pengendalian ekonomi, seperti pengendalian harga sembako baik di pasar tradisional dan toko grosir berbasis masyarakat yang pasokannya berasal dari BUMN maupun BUMD. Selain itu, juga ada pembahasan terkait pengoptimalan skybridge di Tanah Abang dan lokasi sementara/lokasi binaan (loksem/lokbin) di Matraman untuk kegiatan UMKM, serta pemberian subsidi pangan yang harus sesuai dengan catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. (pin)