“Kerahkan seluruh perangkat, mulai dari jajaran tiap RT/RW dan Kelurahan/Kecamatan untuk berkoordinasi dalam memantau wilayah, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat bisa terdeteksi dan langsung ditindak,” pungkasnya.
Perlu diketahui, dalam Rapim ini turut dilakukan pembahasan yang bersifat prioritas untuk menyambut tahun 2023, salah satunya penanganan banjir kawasan seperti di Karet Tengsin. Kemudian, dibahas pula urusan penanggulangan kemacetan dengan solusi pemanfaatan lahan milik PT KAI yang berfokus pada kawasan stasiun yang kerap menjadi titik kemacetan, seperti di Stasiun Gondangdia, Cikini, Gambir, dan Tanah Abang.
Lalu, terkait penataan kawasan, ada pembahasan yang harus menjadi target bagi setiap kelurahan di Jakpus, baik pembuatan mural, penataan parkir liar, Pedagang Kaki Lima (PKL), penyediaan lampu jalan, hingga penanaman dan perawatan pohon melalui kerja sama antara Sudin Pertamanan dan Hutan Kota, CSR, serta dengan Pemerintah Pusat.
Terakhir, turut dibahas terkait pengendalian ekonomi, seperti pengendalian harga sembako baik di pasar tradisional dan toko grosir berbasis masyarakat yang pasokannya berasal dari BUMN maupun BUMD. Selain itu, juga ada pembahasan terkait pengoptimalan skybridge di Tanah Abang dan lokasi sementara/lokasi binaan (loksem/lokbin) di Matraman untuk kegiatan UMKM, serta pemberian subsidi pangan yang harus sesuai dengan catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. (pin)
