IPOL.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut persoalan dana pelaku UMKM yang tertahan di platform digital. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar DPR RI dapat melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pembayaran (payment gateway), sekaligus memperkuat regulasi perlindungan bagi pelaku usaha di ekosistem digital.
Hal itu disampaikan Novita usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII DPR RI bersama perwakilan pelaku UMKM pengguna platform digital di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Novita mengatakan, laporan yang diterima Komisi VII menunjukkan persoalan yang dialami para pelaku UMKM bukan sekadar kendala teknis, melainkan telah berdampak pada keberlangsungan usaha mereka. Dana yang tertahan dalam jumlah besar membuat banyak pelaku usaha kehilangan modal untuk melanjutkan aktivitas bisnisnya.
“Ini bukan persoalan biasa. Karena itu kami memandang perlu adanya pansus yang melibatkan lintas komisi dan kementerian agar persoalan ini bisa diselesaikan secara menyeluruh, termasuk mengembalikan hak-hak para pelaku UMKM,” ujarnya.
