Ia juga menilai laporan yang diterima Komisi VII menjadi sinyal bahwa implementasi regulasi perlindungan UMKM masih belum berjalan optimal. Menurutnya, pengawasan pemerintah dan koordinasi antar-kementerian perlu diperkuat agar hak-hak pelaku usaha maupun konsumen dapat terlindungi secara maksimal.
Lebih jauh, Novita menekankan pentingnya memperkuat kedaulatan ekonomi digital nasional melalui dukungan terhadap platform lokal. Ia berharap pembentukan Pansus tidak hanya menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat daya saing ekosistem digital Indonesia.
“Kita ingin platform lokal mampu berjaya di negeri sendiri. Momentum ini harus menjadi evaluasi bersama agar regulasi yang dibangun benar-benar melindungi UMKM sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi digital Indonesia,” pungkasnya. (Tim Redaksi)
