IPOL.ID – Ratusan driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam perkumpulan rakyat pengguna dunia transportasi (Predator) menggeruduk Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023). Mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jakarta.
“Wahai legislator Jakarta yang terhormat jangan pernah terbesit di pikiranmu berlakukan ERP. Jika masih berharap suara kami di 2024,” kata orator bernada ancaman untuk anggota DPRD DKI Jakarta yang dimuat di dalam banner saat menggelar unjuk rasa penolakan ERP, Rabu (25/1/2023).
Rencana penerapan jalan berbayar dinilai sebagai kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Karena ERP hanya akan menyengsarakan sebab rakyat diminta untuk mengeluarkan biaya lebih disaat kondisi ekonomi belum stabil setelah diterpa badai pandemi COVID-19.
Dalam tuntutannya driver ojol meminta agar anggota DPRD DKI Jakarta membatalkan rencana penerapan ERP sebagai bentuk keberpihakan wakil rakyat terhadap konstituennya.
Jika anggota DPRD DKI Jakarta tidak mengindahkan tuntutan itu, mereka mengancam tidak bakal memilih kembali anggota DPRD DKI Jakarta yang saat ini duduk di parlemen Kebon Sirih.
Pantauan di lokasi, ratusan driver ojol yang tergabung dalam satu suara menolak penerapan ERP di Jakarta terus berdatangan memadati ruas jalan Kebon Sirih. Menggunakan atribut lengkap driver ojol merangsek menuju depan Gedung DPRD DKI Jakarta.
Driver ojol meminta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi untuk menemui barisan massa ojol untuk memastikan rencana penerapan ERP dibatalkan sepenuhnya.
Namun hingga pukul 12.28 WIB, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi tak kunjung menemui barisan massa ojol yang telah menunggu kedatangan wakil rakyat yang terhormat.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail pun berinisiatif mendatangi pendemo. Namun, anggota Fraksi PKS ini pun ditolak mentah-mentah oleh penunjuk rasa. Ismail mengaku ingin mengajak dialog kepada para penunjuk rasa.
“Ya kan ditolak sama mereka, mereka ngga mau. Saya sudah mengajak (dialog). Tadi terlintas mereka maunya bertemu ketua DPRD. Ya, kita enggak bisa memaksakan. Masalah komunikasi saja sih sebenarnya,” kata Ismail. (Peri)
