Posisi kedua ditempati oleh KPK dengan perolehan 72,5 persen responden dan Polri bertengger di posisi ketiga dengan 62,9 persen.
“Demikian juga dalam pemberantasan korupsi, Kejagung paling dipercaya dengan perolehan 74,2 persen; KPK 72,7 persen; dan Polri 59,6 persen,” jelas Burhanuddin.
Menurut dia, tingginya kepercayaan publik terhadap Kejagung dalam hal penegakan hukum itu cenderung stabil dari empat survei yang telah dilakukan Indikator Politik Indonesia.
Pada Agustus 2022, survei Indikator Politik Indonesia terlihat tingkat kepercayaan publik pada Kejagung sebesar 78 persen; pada September 2022 mencapai 75,6 persen; pada November 2022 sebanyak 77,5 persen; dan pada Desember 2022 sebesar 77,2 persen.
Kepercayaan publik atas kinerja Kejagung dalam pemberantasan korupsi itu juga selalu tinggi dibandingkan dengan KPK dan Polri.
Lalu pada Agustus 2022, hasil survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik atas kinerja Kejagung sebanyak 75,4 persen; pada September 2022 sebesar 73,4 persen; pada November mencapai 73,1 persen; dan pada Desember 2022 sebesar 72,7 persen.
