Sylviana Murni menegaskan bahwa pihaknya sebagai lembaga yang mengurusi hubungan parlemen antar negara akan terus berkomunikasi dengan Kemenag dan Pemerintah Arab Saudi guna mencari jalan tengah atas biaya haji tersebut.
Sehingga, lanjut Sylvi, kegaduhan akibat informasi yang berkembang bisa segera diurai. Misalnya, saat Kemenag mengusulkan kenaikan biaya, pada waktu yang sama Pemerintah Arab Saudi mengumumkan penurunan biaya.
“Maka disitulah salah satu peran dari DPD RI. Karena bagaimanapun saya sebagai senator sangat sering berinteraksi dengan masyarakat bawah harus juga turut memastikan bagaimana sebetulnya kondisi objektif sehingga sebuah kebijakan itu harus diambil,” tandasnya.
“Jikapun memang kenaikan tidak bisa dihindari, saya meminta pemerintah lebih bijak dalam mengambil keputusan jangan sampai lonjakan biaya ini terlalu besar dan tidak logis sehingga bisa diterima oleh masyarakat dalam hal ini umat Islam terutama pada saat sekarang dimana ekonomi nasional sedang tidak baik baik saja,” pungkasnya.
