IPOL.ID – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaludin mengungkapkan, jumlah pendatang di Jakarta mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
Para pendatang ini ingin mengadukan nasib baiknya di Jakarta dengan mencari mata pencaharian yang sesuai. Namun, ucapnya, 50 persen pendatang itu tidak memiliki keterampilan.
“Memang trennya dari beberapa tahun belakangan ini yang datang ke Jakarta itu hampir 75% mereka adalah SMA sederajat ke bawah. Dan hampir 50% mereka tidak punya keterampilan. ini yang perlu kita cermati dan sikapi dengan baik terkait tren pendatang dalam beberapa tahun ke Jakarta,” ujar Budi kepada wartawan, Selasa (14/2).
Mencermati latar belakang pendidikan para pendatang yang hanya SMA ke bawah, Budi mengaku akan melakukan pembinaan lebih lanjut. Dia memastikan tidak akan melakukan operasi yustisi kepada para pendatang seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Antisipasinya bagi kami Disdukcapil DKI Jakarta memang kita selalu melakukan pembinaan dan juga sosialisasi kepada penduduk DKI Jakarta agar semuanya yang hadir di Jakarta tertib administrasi kependudukannya,” katanya.
Dia mengungkapkan, Dukcapil DKI Jakarta telah memiliki program unggulan Kamsa, Kampung Sadar Adminduk yang dilakukan di setiap RW di Jakarta. Dalam hal ini, ucapnya, petugas Dukcapil DKI Jakarta memberikan sosialisasi dan layanan jemput bola kepada masyarakat agar mereka tertib administrasi kependudukannya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyoroti peningkatan angka perpindahan penduduk berpenghasilan rendah ke Ibu Kota. Menurutnya, para pendatang ini akan membebani APBD DKI Jakarta.
“Sedikit saya sampaikan kalau data yang saya terima per bulan ini, perpindahan penduduknya, mohon maaf sekali lagi, di kantong-kantong masyarakat berpenghasilan rendah semakin meningkat,” kata Heru Budi saat menghadiri acara guyub bersama Ketua RW se-Jakarta Selatan di Bellagio Boutique Hotel.
Heru mencontohkan salah satu rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta yang mayoritas melayani pendatang dari luar Jakarta. Kondisi inilah yang dinilai Heru membebani APBD DKI, mengingat RSUD menerima pendanaan dari kas daerah.
“Artinya apa? Pemda DKI akan menjadi beban. Contohnya ternyata masih banyak warga DKI yang butuh perawatan di RS tersebut. Karena mereka dari berbagai penjuru, dan wajar secara aturan boleh dirawat di Rumah Sakit Pasar Minggu. Kenapa? Karena dokternya bagus, RSnya bagus, AC, di tempat lain dia tidak temukan itu,” katanya.
Namun, lanjut Heru, Pemda DKI tidak bisa melarang adanya pendatang ke Jakarta. Atas hal inilah, Heru meminta agar Ketua RW aktif mencermati proses perpindahan penduduk dari satu daerah ke DKI Jakarta. Sekalipun mekanismenya tak lagi membutuhkan surat pengantar dari RW untuk mengurus dokumen kependudukan.
“Walau pun di dalam Perpres ataupun Permendagri para RW, perpindahan penduduk manakala sudah tidak diperlukan rekomendasi. Tetapi hari ini saya minta Pak Walkot pak RW tetap perhatikan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain,” jelasnya. (Peri)