Dia menegaskan, sebaiknya anggaran yang digunakan untuk pengadaan mobil listrik dialihkan untuk masyarakat yang tidak memiliki hunian yang layak. Dia juga mendorong percepatan (akeselerasi) pembangunan tranportasi publik secara massal di Jakarta.
“Anggaran yang ada buat membeli mobil listrik lebih tepat untuk pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Sebaiknya rencana pembelian mobil listrik untuk jadi kendaraan dinas ini dipertimbangkan ulang,” imbuhnya.
“Sekda baru yang selama ini bekerja di sisi hilir (pengawasan) dan sekarang bertugas di hulu sebagai pelaksana (yang diawasi) menjadi pertanyaan mengenai pemahamannya terhadap penggunaan anggaran yang berpihak kepada masyarakat,” tambahnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan mengadakan 21 unit mobil listrik untuk kendaraan dinas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah, dan Asisten Daerah DKI Jakarta, termasuk beberapa pejabat eselon II.
“Untuk asisten sekda, sekda, inspektorat, Bappeda,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Reza Pahlevi saat dihubungi wartawan, Selasa (21/2).
