Selain persoalan biaya besar yang dibebankan kepada para caleg, menurut Idham, kelemahan lain dari sistem proporsional terbuka yakni mendorong caleg untuk melakukan kampanye atau biasa dikenal dengan istilah personalisasi politik. Persoalannya adalah para caleg itu tidak mengampanyekan program sebagaimana diamanatkan UU Pemilu.
“Kita bisa lihat bagaimana poster baliho di jalan-jalan, tempat terbuka itu wajah caleg lebih besar daripada logo partai,” pungkasnya. (Peri)
