IPOL.ID – Di sela-sela menerima pengurus tiga organisasi desa, DPP Apdesi, DPP Abpednas dan DPN PPDI, Tito Karnavian menyatakan kesediaannya untuk duduk sebagai Ketua Dewan Penasehat DPP Abpednas.
Selain itu, Indra Utama yang terpilih sebagai Ketua Umum pada organisasi yang mewadahi para anggota BPD seluruh Indonesia ini juga berharap Tito Karnavian bisa melantik pengurus baru DPP Abpednas masa bakti 2022-2028 hasil Munas Pertama 9-10 Desember 2022 lalu.
“Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih atas kesediaan Pak Tito menjadi Ketua Dewan Penasehat sekaligus melantik pengurus baru, di tengah kesibukan beliau sebagai pejabat negara,” kata Indra Utama.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian mendengarkan berbagai aspirasi anggota BPD yang disampaikan DPP Abpednas. Mulai dari soal peningkatan kapasitas sampai pada tupoksi.
“Kami berharap agar tunjangan anggota BPD dapat ditingkatkan, 50 persen minimal dari Siltap Kepala Desa bagi anggota BPD seluruh Indonesia. Sebab masih banyak Ketua dan Anggota BPD yang tunjangannya di bawah Rp1 Juta per bulan. Harapan lain, anggota BPD tidak harus berhenti jika mencalonkan sebagai Kepala Desa, cukup cuti saja seperti halnya Kepala Desa,” tutur Deden Syamsuddin, Sekretaris Jenderal DPP Abpednas.
Berdiri sejak 2014 ketika UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dilahirkan, Abpednas merupakan rumah besar anggota BPD seluruh Indonesia. Dari data Bina Pemdes, jumlah Ketua BPD saat ini mencapai 74.951 orang, dengan jumlah anggota BPD di seluruh Indonesia mencapai 524.727 orang.
Menurut Indra Utama, peran BPD dalam pembangunan desa dan pengawasan penggunaan dana desa itu sangat strategi. “Sesuai UU Desa, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan tunjangan anggota BPD sesuai dengan target pembanguan desa, harus diperhatkan,” tegas Indra Utama.
Dalam arahannya, Tito Karnavian meminta anggota BPD berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran. “Pemerintahan Pak Jokowi sudah menggelontorkan dana desa sangat besar. Harus dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan pembangunan desa. Harus produktif. Banyak desa-desa yang sekarang PADesnya lebih besar karena produktif dan inovatif,” tegasnya.
Untuk itu, selain meningkatkan kapasitas leadership para Kepala Desa, Anggota BPD dan PKK, Kemendagri sedang mempersiapkan program Bimtek terkait keuangan, manajemen tata Kelola pemerintahan serta entreprenuership. “Jangan sampai penggunaan dana desa tidak tepat sasaran dan tidak produktif,” sambung Tito Karnavian. (ahmad)