Menurutnya, setiap pemerintah daerah sudah seharusnya memiliki tata kelola anggaran penanggulangan bencana. Apabila terjadi bencana, pemerintah daerah sudah siap dan tidak terlalu menggantungkan kepada pemerintah pusat.
“Lebih penting lagi siapkan anggarannya,” tutur Jokowi.
“Daerah itu harus memasukkan resiko bencana dalam rencana pembangunannya, dalam rencana investasinya ada perencanaan sehingga jelas dimana tempat boleh dibangun dan tempat mana gak boleh dibangun,” tambahnya.
Jokowi berpesan agar penggunaan dana bencana dapat diprioritaskan untuk masyarakat. Dalam konsep penanggulangan bencana, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus diutamakan. Sebab, keselamatan masyarakat menjadi hukum tertinggi.
“Dana bencana itu penting sekali, gunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat terutama masyarakat kecil,” tegas Jokowi.
Pemangku kebijakan, baik pusat dan daerah diminta dapat menyederhanakan aturan, mempercepat pelayanan ke masyarakat. Kepala Negara masih melihat beberapa hal berkaitan langsung dengan masyarakat masih berbelit-belit.
