IPOL.ID – DPRD dan Pemerintah Kabupaten diminta untuk lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan partai atau golongan.
DPRD dan Pemkab dapat bekerja sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Nah mohonlah antara bupati dengan DPRD memiliki kesamaan visi kalau untuk bangsa, kalau untuk masalah power struggle politik itu another matter, itu adalah dinamika dari bagian demokrasi, tapi kalau bicara untuk bangsa negara, itu namanya politik negara, bedakan,” kata Mendagri, Muhammad Tito Karnavian dalam Silatnas Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dan Workshop Nasional 2023 di Jakarta, Senin (6/3).
Di sisi lain, Tito juga meminta DPRD untuk jeli menggali potensi daerah masing-masing guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Baik kepala daerah dan stafnya, DPRD dan anggotanya yang mulia, semua harus berpikir bagaimana caranya agar menggali potensi daerah masing-masing untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal tanpa memberatkan rakyat,” kata dia.
Sebagaimana prinsip ekonomi, Tito meminta agar pendapatan harus lebih besar daripada belanja. Hal ini khususnya perlu dipikirkan oleh kepala daerah sekaligus pimpinan dan anggota DPRD.
Dicontohkannya, peningkatan PAD bisa dilakukan salah satunya dengan memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini sebagaimana yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memberikan kemudahan perizinan dan bantuan subsidi transportasi bagi UMKM, sehingga PAD turut meningkat.
“Bagaimana untuk memperkuat pendapatan melalui upaya memperkuat PAD, jangan tergantung (pemerintah pusat). Daerah-daerah pemekaran terutama. Pemekaran sebagai bagian dari otonomi daerah berguna untuk mempercepat pembangunan sekaligus juga pemerataan,” tandas mantan Kapolri itu. (Yudha Krastawan)