Dikemukakan Plt Menpora, ketika Pemerintah Provinsi yang sudah memberikan jaminan, kemudian mereka melakukan penolakan, konsekuensinya cukup berat dalam konteks ini.
“Jadi tidak hanya sekedar membatalkan garansi, tetapi juga kemudian menolak itu tentunya berbeda. Kalo hanya membatalkan mungkin masih dimaklumi. Tapi kalo sudah menolak tentu saja harus ada yang kita pertimbangkan dengan betul,”paparnya.
Secara rinci, Plt Menpora pada kesenpatan itu menjelaskan time line progres penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia, diantaranya jadwak pada 31 Maret mendatang seharusnya dilakukan drawing di Bali. Namun, karena Pemerintah Provinsi Bali yang sejak awal memberikan jaminan akhirnya melakukan penolakan dan atas dasar itu membuat FIFA kemudian membatalkan dan menuda pelaksanaan drawing itu. (bam)