IPOL.ID – Praktik pungli di TPU di DKI Jakarta makin marak. Hal itu membuat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah geram.
Srikandi PDIP itu mengingatkan, layanan pemakaman harus bebas pungli karena pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk membantu warganya.
Menurut Ida, TPU yang dikelola Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota harus bisa memberikan layanan terbaik, terlebih bagi warga yang sedang mengalami kedukaan.
Dia juga mengingatkan, kawasan TPU yang dikelola oleh dinas terkait juga harus steril dari oknum-oknum yang mengaku bekerja di area TPU tapi bukan petugas resmi.
“Petugas di TPU harus punya etos kerja dan empati. Jangan sampai warga yang sedang berduka dan kesulitan makin terbebani dengan adanya pungli,” ujar Ida pada Selasa (9/5).
Idealnya, kata dia TPU dijaga anggota pengamanan, kalau ada oknum-oknum seperti itu harus ditindak tegas dan jangan ada kongkalikong.
Sebab, dikatakannya laporan yang diterima ada petugas tidak resmi di area TPU yang kerap melakukan pungli, baik saat proses pemakaman hingga meminta uang perawatan makam.
“Pemprov DKI Jakarta dengan persetujuan DPRD telah menganggarkan adanya petugas jasa lainnya perorangan (PJLP) di TPU yang juga bertugas merawat makam. Saat ini sudah ada penganggaran untuk penataan dan perawatan makam,” paparnya.
Kebanyakan kasus yang ditemui, kata dia ahli waris atau peziarah memberikan rejeki kepada petugas. Namun, yang disesalkannya ada oknum yang mematok harga.
“Tapi, sekali lagi jangan mematok harga atau biaya perawatan. Kalau ada makam atau TPU tidak terawat dengan baik ya Dinas Pertamanan harus ada teguran atau sanksi kepada petugas di lapangan,” tegasnya.
Ida menambahkan, Pemprov DKI juga sudah menyediakan tenda gratis untuk mendukung prosesi pemakaman. Dengan begitu bisa memudahkan dan membantu warga saat proses pemakaman kerabat atau keluarganya.
“Saya juga sudah meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk menginventarisir kelayakan tenda gratis di TPU-TPU. Kalau memang ada kebutuhan silakan diajukan kebutuhan anggarannya,” ungkap dia.
Sebagai wakil rakyat di Parlemen Kebon Sirih, Ida juga akan mendorong agar dinas untuk mengaloasikan anggaran pengadaan rumput makam. Ini tentu menjadi salah satu bentuk kepedulian dan memberikan pelayanan terbaik kepada warga.
Sementara itu Sekretaris Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Rudy Syahrul meminta warga yang mengalami atau mengetahui adanya pungli di TPU untuk segera melapor. “Bisa melalui 13 kanal aduan yang disediakan Pemprov DKI. Kita pasti akan tindaklanjuti,” imbuhnya. (Sofian)
