IPOL.ID-Anak buah Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono disentil Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi.
Hal itu berkaitan dengan minimnya respon pejabat Pemda terhadap keluhan masyarakat yang disampaikan anggota DPRD DKI terhadap jajaran anak buah Pj Gubernur.
Kritik itu disampaikan politisi PDIP DKI Jakarta dalam sambutan di kegiatan Coffee Morning DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Pj. Gubernur DKI Jakarta, Rabu (3/4) pagi.
“Saya harapkan anak buah Pj gubernur untuk menghargai tupoksi kami (anggota DPRD DKI). Pj Gubernur DKI memiliki 9 fraksi di DPRD agar kiranya kepentingan masyarakat harus dilayani,” ujar politisi yang akrab disapa Pras itu.
Politisi PDIP yang akan maju ke DPR RI dari dapil I DKI Jakarta pada pileg 2024 itu menambahkan, coffee morning yang dilaksanakan saat ini bersama dengan Pj gubernur merupakan sarana menampung aspirasi masyarakat.
Diharapkan, momentum tersebut bisa mendongkrak pembangunan di Jakarta untuk masa mendatang.”Acara seperti ini akan kita laksanakan secara kontinyu agar Jakarta lebih baik. Karenanya dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam pembangunan Jakarta,” papar Pras.
Anggota DPRD DKI Jakarta lainya, Gani Suwondo memaparkan, ada sejumlah persoalan yang masih menjadi peer bagi Pemda. Salah satunya, pelayanan di bidang kesehatan dan pelayanan administrasi di Kelurahan.”Mayoritas masyarakat masih mengeluhkan dua persoalan itu saat kami berkomunikasi dengan warga. Kedepan kita harapkan ada perbaikan,” kata anggota Komisi A DPRD DKI itu.
Gani berharap, agar Jakarta menjadi kota yang sejajar dengan kota besar di dunia, Pj gubernur harus mengevaluasi jajarannya yang low respon dalam menyikapi keluhan masyarakat guna memperbaiki kinerjanya.”Dengan perbaikan kinerja, tentu cita-cita Pj gubernur Jakarta lebih baik bisa terwujud,” ungkapnya.
Wakil Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD DKI, Hasan Basri mengeluhkan lambatnya respon anak buah Pj gubernur di Jakarta Utara, yakni Sudin SDA Jakarta Utara.
Dikatakan Wakil Ketua Bidang Kemaritiman DPW Nasdem itu Kasudin SDA Jakut tersebut terkesan acuh dalam mendengarkan keluhan masyarakat.
“Hasil reses anggota dewan harus segera direspon. Karena itu aspirasi masyarakat. Yang terjadi malah sebaliknya, kita menyampaikan keluhan masyarakat malah diacuhkan. Malah saya harus telepon sekretaris kota baru ditanggapi,” sesalnya.
Dikatakannya lagi, keluhan itu berkaitan dengan saluran di Jakut karena terhambat. Sehingga menyebabkan air mandek.”Harusnya didengarkan dan direspon dong. Anggota DPRD DKI itu memiliki tiga fungsi yang harus dijalankan dan didengarkan oleh SKPD,” katanya.
Diharapkannya, Pj gubernur segera melakukan evaluasi terhadap yang bersangkutan.”Kalau saya lihat, masih saja seperti itu lambat merespon keluhan masyarakat,” katanya.
Diingatkannya, SKPD tidak membedakan Komisi dari anggota dewan yang menyampaikan keluhan masyarakat. “Ini harus menjadi warning, jangan membedakan anggota Komisi A, B atau C,” imbuhnya.
Dalam acara coffee morning itu, hadir
Pangdam Jaya Mayjen Muhamad Hasan,
Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Suyudi Aryo Seto, Asisten Kejari, Setiawan, Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setiyono dan 106 anggota DPRD DKI Jakarta.(SOF)