![Ketua Umum (Ketum) MIPI Bahtiar dalam webinar MIPI bertema "Pemikiran tentang Masa Depan Otonomi Daerah di Indonesia [Sesi 3]", Sabtu (8/7). Foto: Tangkapan layar webinar](https://ipol.id/wp-content/uploads/2023/07/IMG-20230708-WA0039-860x484.jpg)
IPOL.ID – Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menegaskan tingkat demokrasi dalam otonomi daerah sejalan dengan kesejahteraan rakyat. Hal itu disampaikan oleh Guru Besar FISIP Universitas Padjajaran (Unpad) Utang Suwaryo saat menjadi narasumber dalam webinar MIPI bertema “Pemikiran tentang Masa Depan Otonomi Daerah di Indonesia [Sesi 3]”, Sabtu (8/7).
Utang yang juga pakar dalam bidang otonomi daerah dan pemerintahan lokal itu memaparkan, demokrasi, desentralisasi, dan otonomi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Menurutnya, bagaimana mungkin sebuah negara yang demokrasinya dibatasi akan membangun otonomi daerah yang maju.
“Saya punya prinsip, mempunyai proposi, bahwa semakin demokrasi suatu negara, maka semakin terdistribusi suatu kekuasaan itu. Jadi harus terdistribusi kekuasaannya. Konsekuensinya, dari adanya distribusi kekuasaan adalah adanya otonomi daerah, muncul daerah otonom,” katanya.
Utang menjabarkan, tujuan dari otonomi adalah untuk mengikutsertakan masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal itu akan memberi dampak terjadinya demokrasi di bawah dan dari bawah, demokrasi tidak hanya dimiliki oleh elite, tetapi juga miliki massa. Selain itu, demokrasi bukan hanya milik orang kaya, tapi juga milik orang miskin; demokrasi bukan hanya miliki orang kota, tapi juga milik orang desa.
