IPOL.ID – Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Esktrem (PKE) di Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi salah satu Program Presiden Joko Widodo kini tengah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Hal tersebut dilaksanakan dengan menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk 625 rumah tidak layak huni (RTLH) di lima Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan.
“Melalui penyaluran Program BSPS atau bedah rumah ini, kami ingin masyarakat merasakan hasil pembangunan infrastruktur dan perumahan sekaligus upaya pengentasan kemiskinan ektrem (PKE) di Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Kementerian PUPR, Jakarta, Jum’at (11/8).
Menurut Iwan, target pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia diharapkan bisa selesai pada tahun 2024. Dengan rumah yang layak huni pemerintah berharap kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan bisa lebih sejahtera.
Mengutip laman ww.setkab.go.id, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Inpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 8 Juni ini diterbitkan dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah RI pada tahun 2024 melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antarkementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Dalam Inpres tersebut dijuga diinstruksikan bahwa semua pihak dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II, Ir. Hujurat didampingi Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan, Rudi Yunanto dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya dan Rumah Umum Komersil, Wahyono menerangkan, pihaknya ingin agar masyarakat Kalimantan Selatan sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bisa terbebas dari kemiskinan ekstrem.
Dalam penyaluran dana BSPS ini anntinya masyarakat akan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sehingga masyarakat bisa membangun serta meningkatkan kualitas rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi lebih layak huni.
“Kementerian PUPR mengucurkan anggaran APBN sebesar Rp 12,5 Milyar untuk penyaluran Program BSPS sebanyak 625 unit RTLH di Kalimantan Selatan. Penyalurannya tersebar di lima Kabupaten / Kota seperti di Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Kotabaru. Program BSPS ini membantu meningkatkan kualitas rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni dengan mengacu pada syarat konstruksi bangunan yang baik,” katanya. (far)
