Untuk mengusut korupsi izin ekspor minyak sawit mentah yang merugikan keuangan negara Rp6,47 triliun, maka penyidik harus bekerja keras untuk mengungkap dan mengusut pihak-pihak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Bukti-bukti harus dikumpulkan Kejaksaan Agung agar tidak kalah ketika seseorang menjadi tersangka mengajukan pra peradilan ke Pengadilan.
“Ketika jaksa yakin maka tidak ragu untik menetapkan tersangka. Karena para tersngka itu pada awalnya adalah saksi. Oleh karena itu harus ada supervisi oleh KPK agar Kejaksaan Agung lebih serius. Apalagi KPK bisa masuk ke segala sektor,” ujar Fickar.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Permahi, M Andrean Saefuddin meminta kepada Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membuka secara terang benderang aliran dana korupsi izin ekspor CPO.
“Kami meminta kepada PPATK untuk segera merilis rekening yang dipergunakan sebagai alat untuk transaksi,” tegas Andrean.
Andran juga meminta dukungan kepada publik agar kasus tersebut dapat diusut tuntas oleh pihak Kejagung.
