“Itu sesuai ketentuan Pasal 471 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 13 ayat (5) PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara,” jelas Sobandi.(Yudha Krastawan)
Tolak PK Partai Prima, MA Beberkan Sejumlah Alasannya
TERPOPULER
TERPOPULER
