IPOL.ID – Puluhan warga yang mengatasnamakan Forum Peduli Demokrasi (FPD) Papua telah menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).
Berbagai spanduk dibentangkan untuk menyuarakan adanya dugaan pelanggaran di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.
Ketua Forum Peduli Demokrasi (FPD) Papua, Richo Rumayomi mengatakan, tujuan aksi demo itu untuk menyampaikan aspirasi sekaligus protes kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.
Karena diduga secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap salah satu partai dalam Pemilu 2024.
Padahal, jika mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik serta harus menjaga netralitas dalam segala bentuk pengaruh politik.
“Akibat diduga pejabat yang tidak netral itu telah menciptakan kegaduhan di kalangan masyarakat dan memunculkan pertanyaan tentang integritas ASN dalam urusan politik,” kata Richo Rumayomi dalam keterangan tertulisnya pada ipol.id, Jumat (15/9).
Richo menjelaskan, dugaan ketidaknetralitasan ASN itu terungkap melalui bocoran surat dari salah satu Provinsi Papua, memperlihatkan usaha untuk memanfaatkan kekuatan partai politik dalam menggolkan seseorang agar dapat kembali memimpin daerah tertentu.
Selain itu, petinggi di Kabupaten Kepulauan Yapen itu juga diduga telah memfasilitasi para calon legislatif dari salah satu partai di Kepulauan Yapen dalam persiapan pencalegan.
“Dugaan apa yang dilakukan Pj Bupati Kabupaten Yapen jelas-jelas telah melanggar ketentuan UU No. 5/2014 tentang ASN,” ujar Richo.
Dia mengungkapkan keprihatinan bahwa diduga sikap Pj Bupati Kabupaten Yapen yang mendukung secara eksplisit ke satu partai telah merusak prinsip netralitas ASN.
Masyarakat Yapen yang diwakili oleh FPD Papua menginginkan pemimpin yang benar-benar netral untuk menjaga iklim demokrasi sehat di wilayah mereka.
Sementara, Sekretaris FPD Papua, Moses Waimuri meminta Mendagri untuk bisa benar-benar memperhatikan tuntutan dari warga Yapen yang diwakilkan oleh FPD Papua.
“Kami ingin Yapen dipimpin oleh orang yang benar-benar netral sehingga iklim demokrasi di sana berjalan baik dan sehat. Bukan orang yang jelas-jelas berkiblat pada satu parpol,” tandas Moses.
Sebelumnya, setelah melakukan aksinya itu, perwakilan FPD Papua, yakni Alfret Bonai, Moses Waimuri, Richo Rumayomi, dan Rudy Mora, diterima bertemu dengan pihak Kemendagri untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut. (Joesvicar Iqbal/msb)
