IPOL.ID – Calon presiden Ganjar Pranowo menilai kedaulatan pangan nasional merupakan salah satu konsep penting kemandirian negara dibidang pangan . Hal iniberkaitan dengan kemampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya secara mandiri. Ini melibatkan aspek-aspek seperti produksi pangan dalam negeri, akses yang adil, keberlanjutan, serta kebijakan-kebijakan yang mendukung tujuan tersebut.
Dalam konteks Indonesia, peran penting seorang politisi seperti Ganjar Pranowo dalam memajukan kedaulatan pangan nasional tidak dapat diabaikan.
Ganjar Calon Presiden (Capres) 2024 telah memperlihatkan dedikasi yang tinggi terhadap upaya meningkatkan kedaulatan pangan di Indonesia. Selama dua periode kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar telah mengambil sejumlah tindakan strategis yang mendukung kedaulatan pangan
Saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode, Ganjar telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan ketahanan pangan, seperti Kartu Tani.
Tujuan dari program-program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan mencapai kedaulatan pangan. Langkah-langkah modernisasi pertanian yang diinisiasi oleh Ganjar mendapatkan respon positif dari berbagai pihak.
Kartu Tani Jawa Tengah untuk Kedaulatan Pangan Nasional
Program Kartu Tani yang diperkenalkan oleh Ganjar Pranowo di Jawa Tengah sejak tahun 2015 telah berhasil menjadi kontributor kedaulatan pangan nasional. Program ini mengurangi keluhan petani mengenai kelangkaan pupuk bersubsidi. Bahkan, program Kartu Tani telah meningkatkan jumlah petani di Jawa Tengah.
Salah satu manfaat utama Kartu Tani adalah memastikan distribusi pupuk yang merata di antara petani yang membutuhkan. Kartu ini digunakan untuk mendata data terkahit 5W 1H dari petani untuk Pemerintah Provinsi Jateng.
“Kartu Tani itu mendata petani. Siapa, di mana, berapa, tanam apa, kapan, itu mesti kita ketahui. Kalau itu masuk maka sebenarnya ini bagian dari perintah Presiden satu data Indonesia berkaitan dengan petani,” kata Ganjar di Puri Gedeh, Kota Semarang, Jateng. (5/4/2023).
Selain manfaat tersebut, data Kartu Tani membantu mengurangi peran perantara yang seringkali memengaruhi harga komoditas pertanian di pasar. Dengan data ini, Ganjar dapat memantau perilaku pembeli dan mengurangi perantara yang memengaruhi harga komoditas.
“Kalau kemudian itu masih kurang, bagaimana cara kita memenuhinya. Bagaimana kemudian peran penyuluh. pada dinas terlibat semuanya, mereka yang pemangku kepentingan pertanian bisa membantu petani sehingga produktivitas kita tinggi,” ujar Ganjar.
Ganjar Pranowo menekankan pentingnya data science yang dapat dikumpulkan melalui Kartu Tani. Ia berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pertanian yang baik guna mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan.
“Sehingga ke depan proyeksi ketahanan pangan, kedaulatan pangan bisa kita hitung. Sehingga data dulu, kemudian soal pupuk bisa dilakukan, proyeksi produksi bisa dilakukan, off taker-nya nanti siapa,” lanjut Ganjar.
Ganjar berharap bahwa upaya ini akan menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung padi nasional. Dirinya meyakini bahwa data Kartu Tani membawa banyak manfaat dan dapat membantu mencapai target pangan nasional.
Program Kartu Tani juga telah berkontribusi pada status Jawa Tengah sebagai provinsi dengan produksi padi terbesar di Indonesia pada tahun 2019. Produksi padi Jawa Tengah pada tahun itu mencapai 9,7 juta ton gabah kering giling (GKG), setara dengan 5,5 juta ton beras.
Kedaulatan Pangan Nasional dengan Kartu Tani Skala Nasional
Menanggapi kesuksesan Kartu Tani milik Ganjar Pranowo, seorang pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, melihat program ini sebagai langkah konkret dalam mengatasi masalah kedaulatan pangan tingkat daerah.
Ia juga menyatakan bahwa konsep ini dapat diterapkan secara nasional jika Ganjar Pranowo terpilih sebagai presiden dalam Pemilihan Presiden 2024. Namun, Trubus menekankan perlunya menyesuaikan program ini dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda di Indonesia.
“Kalau di Jateng sudah dipraktekan tidak ada keluhan dan berhasil, tidak membebani petani saya rasa bisa. Cuma harus diperhatikan sesuai karakter masing-masing wilayah,” ujar Trubus.
Menurut Trubus, Kartu Tani memiliki potensi untuk membantu mencapai kedaulatan pangan nasional, bahkan menghentikan ketergantungan pada impor pangan dari luar negeri.
Dia berpendapat bahwa program Kartu Tani bisa menjadi solusi untuk mencapai swasembada pangan di Indonesia dan memudahkan para petani dalam mendapatkan pupuk untuk menghasilkan makanan berkualitas.
“Karena kan Jawa Tengah berbeda dengan Jawa Timur, berbeda Jawa Barat walaupun sama-sama Jawa. Apalagi yang diluar. Mungkin nanti perlu dimodifakasi, disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya sesuai demografi,” papar Trubus.
Namun demikian, ia juga menyoroti perlunya modifikasi program Kartu Tani agar sesuai dengan karakteristik dan demografi beragam wilayah di Indonesia. Ia berpendapat bahwa setiap wilayah, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan wilayah lainnya, memiliki kebutuhan yang berbeda.
Melalui program-program ini, Ganjar Pranowo telah menunjukkan dedikasinya dalam meningkatkan kedaulatan pangan nasional di Indonesia. Dalam wacana kedaulatan pangan nasional, Kartu Tani dapat menjadi solusi yang sangat potensial jika diaplikasikan secara nasional.
Kesuksesan program ini bisa menjadi tonggak bagi perubahan yang lebih besar dalam upaya mencapai kedaulatan pangan nasional. (msb /tim)