“Untuk itu, kita (seluruh elemen masyarakat) harus ikut melakukan pengawalan terhadap prosea pemilu, minimal di lingkungan sekitar kita dan sesuai dengan kemampuan masing-masing,” imbaunya.
Selain itu, kata dia, salah satu upaya pencegahan pelangaran pemilu dan pemilihan yang telah dilakukan Bawaslu dengan mengeluarkan indeks kerawanan pemilu (IKP) sebagai sistem peringatan dini (early warning system).
Misalnya, lanjut dia, enam provinsi yang paling rawan politisasi SARA diantaranya DKI Jakarta, Maluku Utara, DI Yogyakarta, Papua Barat, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Lalu, lima provinsi tingkat kerawanan tinggi isu politik uang yakni Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara.
“Data tersebut sebagai salah satu acuan Bawaslu dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pada pemilu dan pemilihan mendatang,” ujarnya.
Selain itu, dia juga mengingatkan kepada mahasiswa untuk menggunakan hak pilihnya, pasalnya, satu suara sangat berarti dan dapat menentukan nasib Indonesia lima tahun ke depan. (ahmad)
