Dengan kepemilikan Pemprov, tentunya hal itu berdampak pada sisi pengawasan peredaran bir di Jakarta.
“Kalau tidak diawasi, bagaimana nanti masyarakat, nanti bisa mabuk semua. Karena itu kan sebagai ibu kota negara, kita ada pariwisata, atau tamu negara. Kok gubernur mau menghilangkan itu yang tak tahu sejarah PT Delta. Bukan masalah ini haram atau tidak haram,” imbuh dia.
Syaikhu sebelumnya menyampaikan, janji Anies melepas saham PT Delta tidak bisa terealisasi lantaran partai besar seperti PDI-P yang merupakan partai petahana, tidak setuju. “Kita punya pengalaman ketika Mas Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI, beliau punya program yang sangat bagus yaitu ingin menarik saham dari salah satu perusahaan bir, ternyata itu enggak dilakukan,” kata Syaikhu di acara jalan sehat bersarung di Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Minggu (29/10/2023).
“Kenapa? Partai-partai besar ternyata enggak ingin terjadi penarikan saham. Akhirnya enggak terwujud. PDI-P enggak setuju,” imbuh Syaikhu.
Syaikhu menyampaikan, partai pengusung memang memiliki peran sentral dalam rencana kebijakan yang diusung oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
