“Bicara orang dalam dan orang luar. Hal itu harus ditiadakan dalam praktek pemerintahan. Karena hal itu akan merugikan masyarakat. Tidak boleh ada pelayanan yang didasari oleh sikap diskriminatif lantaran ada perbedaan dalam memperlakukan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, mantan jubir Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta 2017, Anggawira, merespons adanya ungkapan Sandiaga Uno terkait TGUPP merupakan aib masa lalu. Angga menilai pernyataan Sandiaga sama saja mengakui adanya kekeliruan soal TGUPP.
“Kalau aib itu berarti Pak Sandi mengakui bahwa itu hal yang keliru bukan, maksudnya kan kalau Pak Sandi bilang itu aib berarti ada sesuatu yang keliru dong. Kalau itu prestasi berarti itu bagus kan, namanya aib itu kan ada sesuatu yang keliru,” kata Angga kepada wartawan, Minggu (17/12).
Menurutnya, yang disampaikan terkait TGUPP merupakan kenyataan yang sulit dihindari dan merupakan fakta.
“Saya hanya menyampaikan fakta-fakta yang ada, TGUPP merangkap jadi komisaris di BUMD. Lalu rekrutmennya gimana? apakah memang ada rekrutmen? Setahu saya nggak ada, rekrutmen secara objektif itu kan nggak ada, itu kan subyektivitas. Perkara ada orang yang memenuhi standar, ya itu subyektivitas lagi,” ucap Angga.
