IPOL.ID – Pemerintah mengguyur sektor properti dengan dukungan fiskal hingga triliunan rupiah. Terutama bagi hunian yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan bahwa terobosan kebijakan diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui intervensi pada sektor strategis yang mempunyai efek pengganda yang besar bagi perekonomian.
“Dalam hal ini, pemerintah memberikan dukungan fiskal untuk sektor perumahan,” kata Febrio, melansir Senin (4/12).
Pemerintah memberikan dukungan untuk rumah komersil, rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan rumah masyarakat miskin dengan total yang diperkiraan mencapai Rp3,7 triliun untuk tahun 2023 dan 2024.
“Dengan kebijakan tersebut, diharapkan dapat menggairahkan sektor perumahan sehingga memberikan multiplier effect yang besar serta dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 dan 2024”, kata Febrio.
Hal tersebut dilakukan untuk merespon pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III 2023 tercatat 4,94 persen, melambat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 5,17 persen. Kondisi tersebut terjadi terutama akibat dampak menurunnya kinerja ekspor barang dan jasa yang dipicu oleh meningkatnya tensi geopolitik dan perlambatan ekonomi di China, serta gejolak di Amerika dan Eropa.
