“Kalau gedung arsip yang kita resmikan hari ini, hitungannya hibah. Maka untuk sertifikasi tentu harus kita hitung kembali kebutuhannya dalam RAB,” ungkap Idris.
Terhadap situasi dan peluang yang besar ini, Idris meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok untuk berkoordinasi dengan BPN Kota Depok guna mensukseskan pelaksanaan sertifikasi aset daerah yang menjadi prioritas.
“Saya perintahkan, Bappeda menanyakan langsung ke BPN termasuk instansi vertikal lainya. Apa kebutuhannya, apa programnya. Karena, yang dibutuhkan sudah jelas untuk kepentingan masyarakat Kota Depok,” tegasnya.
Ketika disinggung berapa nilai anggaran yang akan disiapkan Pemkot Depok untuk memuluskan program sertifikasi aset daerah Idris lagi-lagi menyebut porsi anggaran akan disiapkan.
“Kalau prioritas pembangunan kadang kadang tidak terlepas dari kepentingan politik konstituen. Maka nanti akan kita bagi porsinya. Sertifikasi aset daerah ini bukan sebatas wacana strategis, soal anggaran kita sesuai dengan fiskal,” pungkas Idris seraya melempar senyum.
