Menurutnya, kehadiran para wakil rakyat di gedung seharga Rp600 miliar itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat mengadukan persoalan di wilayah.
Selain itu, sambungnya lagi fungsi pengawasan terhadap jalannya pembangunan di Jakarta pun harus terus dilakukan.
“Kalau anggota DPRD nya banyak yang tidak hadir setiap hari, berarti sudah jelas. Kepemimpinan ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi sangat lemah dan tidak dianggap oleh 105 anggotanya,” bebernya.
Uniknya, kehadiran para wakil rakyat selalu lengkap tiap pekannya disaat melaksanakan kunjungan kerja ke berbagai wilayah diluar Jakarta. Selain itu, formasi lengkap 106 anggota DPRD DKI pun hanya terlihat saat pembahasan APBD DKI Jakarta diakhir tahun.
“Untuk periode yang akan datang, saya kira kalau fenomena seperti itu tetap terjadi. Rakyat harus melaporkan persoalan ini. Agar uang rakyat yang dipakai untuk gaji para wakil rakyat bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi, setiap tahunnya pembayaran gaji untuk 106 anggota berjumlah ratusan miliar,” katanya.(Sofian)
