IPOL.ID – Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto saat ini resmi membentuk Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan yang akan bekerja mengumpulkan bukti-bukti terkait kecurangan terstruktur, sistematis dan masif akibat campur tangan kekuasaan.
Koreksi dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu, termasuk Pilkada yang akan digelar pada November mendatang.
“Kalau pengerahan secara masif terhadap kekuasaan ini tidak dilakukan koreksi secara kolektif maka tidak akan ada lagi yang percaya terhadap proses demokrasi ke depan, termasuk di dalam pelaksanaan Pilkada pada bulan November yang akan datang,” kata Hasto, Senin (19/2/2024).
Hasto meyakini kecurangan di Pemilu 2024 dilakukan secara sistematis. Menurutnya, indikasi tersebut terlihat dari adanya intimidasi terhadap kepala desa untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
“Mereka yang punya kemampuan mengorganisir berasal dari kader-kader partai, kepala daerah. Banyak kepala desa yang diintimidasi, itu kan menunjukkan bahwa polanya ini sistemik,” ujarnya.
