IPOL.ID – Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kemendagri menggelar kegiatan diskusi bertajuk “Komunikasi Sosial Isu-Isu Strategis Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya” di Rizen Padjajaran Hotel, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari Perwakilan Anggota Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) wilayah Bogor, Perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN) Kota Bogor, Perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bogor dan Penyuluh Agama.
Dalam kegiatan tersebut Plt Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, Ditjen Politik dan PUM, Aang Witarsa Rofik dalam laporannya menggarisbawahi beberapa isu strategis di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Salah satunya adalah pentingnya penguatan moderasi agama untuk menciptakan negara yang adil dan ramah bagi semua warga Indonesia dalam menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan makmur.
Selain itu Aang Witarsa menegaskan, perhatian khusus yang ditujukan pada upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, serta penanganan ketahanan sosial, kemasyarakatan, dan seni budaya.
“Perlunya antisipasi terhadap polarisasi masyarakat pasca pemilu 2024 yang dapat memicu konflik sosial akibat sensitivitas negatif yang tinggi di berbagai interaksi, baik langsung maupun di dunia maya”. Ujar Aang Witarsa.
“Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi kunci dalam membangun sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan untuk mencegah konflik yang lebih luas,” tambahnya.
Selanjutnya dalam kesempatan tersebut Plh Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Togap Simangunsong yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI sekaligus membuka kegiatan tersebut menerangkan, berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.
Togap juga menekankan pentingnya kesadaran akan potensi konflik sosial pasca Pemilu Serentak 2024 serta antisipasi terhadap kerawanan konflik pada Pilkada Serentak pada bulan Oktober 2024 yang akan datang.
“Dalam konteks ini, peran penting Badan Kesbangpol dalam menjaga kedamaian selama proses Pemilu yang lalu diapresiasi, sementara stabilitas dan ketersediaan kebutuhan pokok menjadi fokus utama dalam menjaga kepuasan masyarakat dan stabilitas nasional,” tandas Togap dalam sambutannya.
Selanjutnya, Togap juga menyoroti pentingnya pendekatan moderasi beragama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik agama yang moderat dan toleran, serta perluasan kerjasama antar instansi dan daerah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok serta menghindari potensi konflik.
“Dalam menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan pokok masyarakat diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini termasuk dalam mengantisipasi gejolak di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial dan mempengaruhi pemulihan ekonomi serta stabilitas nasional,” ungkap Togap.
“Untuk itu, koordinasi antar pemangku kepentingan di daerah perlu diperkuat dalam rangka stabilisasi harga dan pengelolaan ketersediaan bahan pokok. Kerjasama antar instansi dan daerah dalam mengembangkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang menjadi salah satu langkah yang dianggap penting dalam upaya pencegahan dini potensi konflik di daerah,” terangnya.
“Dengan demikian, diharapkan kegiatan Komunikasi Sosial Isu-Isu Strategis Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya ini menjadi salah satu langkah yang dapat memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi serta memperkuat harmoni dan kedamaian dalam masyarakat,” tutup Togap.
Sebagai informasi kegiatan Komunikasi Sosial Isu-Isu Strategis Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya tersebut diisi dengan Diskusi Panel oleh para Narasumber yang dipandu oleh Moderator, Kepala Bidang Ketahanan Ekososbud Agama dan Ormas Badan Kesbangpol Kabupaten Bogor, Sujana. Hadir sebagai narasumber yang sangat ahli di bidangnya (pakar) antara lain yaitu;
1. Deputi Pencegahan pada BNN RI, Irjen. Pol. Richard Nainggolan dengan tema materi, “Isu-Isu Strategis Bidang Sosial Kemasyarakatan Terkait Sinkronisasi Program Kerja BNN”.
2. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Soni Paskah Daeli dengan tema materi “Isu-Isu Strategis Bidang Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Pasca Pemilu 2024”.
3. Kepala Bidang Harmoniasi Umat, Beragama, Kementerian Agama, Anwaruddin Ambary dengan tema materi ”Isu-isu Strategis Bidang Kerukunan Umat Beragama Terkait Moderasi Beragama Pasca Pemilu 2024”.
4. Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, Zaenal Ashari, yang diwakili oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, Agus Hasan.
5. Peneliti Madya Bidang Bisnis dan Manajemen Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri (PRPDM), Herie Saksono.(Muhamad Solihin)