IPOL.ID – Polemik program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) terus bergulir. Jika sebelumnya, program tersebut dituding tidak tepat sasaran. Kali ini, Pj Gubernur Heru disebut melakukan pemangkasan pada anggaran tersebut.
Hal itu pun langsung dibantah. Pemprov DKI Jakarta menegaskan Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono tidak pernah memerintahkan untuk memangkas anggaran bantuan sosial pendidikan pada program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
“Pak gubernur tidak pernah menginstruksikan pemotongan,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi di Jakarta, Jumat (15/3/2024).
Menurutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya melaksanakan arahan kebijakan prioritas Pj Heru. Baik itu program pembangunan, kemacetan, bajir, sampah serta kemiskinan.
“Nah ini kemiskinan, penanggulangan penurunan ekonomi ya kita yang menerjemahkan. Kalau salah ya kami yang salah, bukan bapak yang nyuruh,” tuturnya.
Intinya, kata dia Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pemanfaatan anggaran semaksimal mungkin agar tepat sasaran.
“Beliau cuma mengarahkannya seperti itu, ya kita yang menerjemahkan, ketika ada salah itung ya kita perbaiki, ga mungkin juga 100 persen ngitungnya bener pada saat penganggaran,” ucapnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mencurigai, kekisruhan program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk menutupi kekurangan anggaran.(Sofian)