Legislator Ungkap Penerima KJP dan KJMU Masih Ada yang Tak Tepat Sasaran

IPOL.ID – Penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) diungkapkan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana masih ada yang tak tepat sasaran.

Politikus Gerindra itu menjelaskan, dalam rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), Bapenda DKI Jakarta dan instansi terkait. Komisi E meminta agar KJP dan KJMU tahap kedua 2024 yang sempat dibatalkan, bisa diaktifkan kembali. Kini, jumlah penerimanya ada sekitar 95.000 hingga 97.000 orang.

Namun, Yudha menekankan, penyaluran bantuan pendidikan harus berdasarkan data valid agar tepat sasaran. “Banyak siswa sekolah swasta yang dibatalkan sebagai peserta Program KJP. Padahal para siswa itu berasal dari keluarga tidak mampu,” ujarnya, Jumat (28/2/2025).

Dia menambahkan, pembatalan KJP plus itu berasal dari masyarakat yang kategori keluarga tidak mampu. “Ada yang orangtuanya bekerja sebagai buruh cuci dan gosok, tetapi KJP anaknya malah dibatalkan. Padahal, mereka benar-benar membutuhkan,” ungkapnya.

Supaya bisa mengatasi masalah itu, Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama instansi terkait tengah memperbaiki sistem verifikasi data penerima bantuan pendidikan.

Yudha menyebutkan, sebelumnya data di Dinas Sosial belum terintegrasi secara real-time dengan Bapenda dan instansi lainnya. Kondisi itu pun menyebabkan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan.

“Sekarang, Dinas Pendidikan sudah merapikan sistemnya, dan saat ini sudah terintegrasi secara online dan real-time. Kami di DPRD akan terus mengawal agar program ini berjalan dengan baik,” tegas dia.

Melalui perbaikan sistem ini, DPRD berharap KJP dan KJMU dapat diberikan kepada siswa yang benar-benar berhak menerima.

Jadi, tidak ada lagi anak-anak dari keluarga kurang mampu terhambat pendidikan karena kendala administratif.(sofian)