Saat ini ada ruang kosong, di mana masterplan Ekonomi keuangan syariah yang disusun oleh Bappenas berlaku untuk 2019-2024, sementara untuk 2025 – 2030 kita belum memiliki masterplan lanjutan. “Dalam SGIE (State of Global Islamic Economy) government leadership punya pemeringkatan tersendiri. Menduduki peringkat pertama dalam government leadership SGIE adalah Malaysia, kedua Saudi Arabia, lalu Indonesia, dan keempat Uni Emirat Arab. Itu artinya government leadership memang menjadi kunci,” tegasnya.
Indonesia saat ini nampak tidak adanya upaya serius untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. “Baiknya ke depan hal itu menjadi agenda yang dimasukkan dalam program salah satu Menteri Koordinator. Agar pertanggungjawabannya jelas, pelaksanaannya juga terjadwal dan tidak ada ego sektoral antar kementerian. Semua itu dibutuhkan agar ada satu arus utama ekonomi syariah yang diurus dengan bena,” ungkapnya.
Handi Risza, Wakil Rektor Universitas Paramadina menyatakan bahwa dalam ekonomi domestik terkait pembangunan ekonomi keuangan syariah, perlu diperjelas lagi apakah Indonesia adalah sebagai negara produsen atau konsumen. “Karena sudah terjadi saat ini produk-produk UMKM saja banyak dimasuki oleh produk impor dari China. Padahal ditilik lebih jauh, produk-produk itu bisa menjadi potensi ekonomi keuangan syariah dan industri halal dalam negeri.” Papar Handi.
