IPOL.ID- Mundurnya Ketua Umum PBB dari posisi orang nomor 1 dipartai berlambang Bulan dan Bintang pasca memenangkan capres Prabowo dalam sidang PHPU pilpres 2024 di MK menimbulkan sejumlah spekulasi.
Sejumlah kalangan menilai, pengunduran diri ini terkait erat dengan posisi baru yang akan diterima Yusril Ihza Mahendra pada kabinet Prabowo-Gibran.
Adanya pandangan itu diakui Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PBB, Novi Hariyadi.
Menurut Novi, selain karena keinginannya fokus dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Keinginan utama Yusril Ihza Mahendra mundur dari PBB agar adanya regenerasi kepemimpinan dalam tubuh partainya.
“Keputusan Prof Yusril mundur karena merasa sudah terlalu lama memimpin PBB. Ditambah, adanya keinginan Yusril Ihza Mahendra untuk fokus membangun negara pada pemerintahan Prabowo – Gibran kedepan,” ujar politisi muda tersebut.
Dia menambahkan, PBB merupakan partai terbuka, dalam kaitan itu dipandang Novi pergantian jabatan dalam tubuh PBB merupakan hal yang biasa. “Pergantian pimpinan dalam sebuah parpol adalah hal yang dinamis dan biasa, tentunya agar terjadi perubahan yang positif dan mampu mencapai target-target yang diinginkan partai,” ujar Novi Hariyadi.
Sebelumnya diberitakan Partai Bulan Bintang (PBB) punya Penjabat (Pj) Ketua Umum baru. Adalah Fahri Bachmid yang menggantikan Yusril Ihza Mahendra. Keputusan itu dihasilkan dalam Musyawarah Dewan Partai (MDP) PBB yang digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB, Jakarta pada akhir pekan (18/5).
Novi Hariyadi meyakini kepiawaian Fahri Bachmid sebagai Pj Ketua Umum PBB nantinya bisa membawa warna dan energi baru untuk kemajuan PBB.
“Serta dapat membantu mengantarkan kader-kader terbaik PBB berada di pemerintahan Prabowo-Gibran,” katanya.
Lebih lanjut, terkait dengan sosok Fahri Bachmid, Novi meyakini sebagai tokoh yang ideal menggantikan Yusril karena dikenal mumpuni dan amanah.
“Kepiawaian beliau terutama di bidang hukum Tata Negara tidak diragukan lagi. Prof Yusril Ihza Mahendra pun menilai kepiawaian Fahri Bachmid dari segi hukum tata negara sudah hampir setara dengannya” ujar Novi Hariyadi.
Sementara, terkait dengan mekanisme penunjukan dalam MDP. Novi menegaskan hal itu sesuai dengan ad/art partai
“Musyawarah Dewan Partai yang merupakan forum pengambil keputusan kedua tertinggi setelah muktamar. Dalam rapat itu juga ditentukan penyelenggaraan Muktamar Ke-VI Partai Bulan Bintang yang akan digelar paling lambat digelar pada akhir Januari 2025,” katanya.
Dalam prosesnya, sambung Novi pemungutan suara dilakukan secara demokratis. Hak suara berjumlah 49 suara. “Fahri Bachmid memperoleh suara terbanyak yaitu 29 suara, kemudian kandidat lainnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang Afriansyah Noor memperoleh 20 suara,” bebernya.
Fahri Bachmid mengungkapkan bakal menjalankan tugas yang diberikan partai dengan penuh tanggungjawab. “Saya akan melaksanakan perintah dan keputusan konstitusional Musyawarah Dewan Partai (MDP), sebagai instansi tertinggi Partai PBB di bawah muktamar, yang beberapa tugas serta kewenangan fundamental organisatoris sebagai Penjabat Ketua Umum DPP PBB mengantikan Yusril Ihza Mahendra,” kata Fahri.
Sebagai informasi, Fahri Bachmid dilahirkan di Waimangit, Kabupaten Buru, Maluku pada 29 Agustus 1977.
Saat ini dia dikenal sebagai seorang akademisi sekaligus advokat. Dalam karier akademisnya, Fahri tercatat merupakan dosen hukum di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.
Dia juga berkecimpung sebagai advokat di bawah firma hukum Fahri Bachmid & Associates. Selain berkarier sebagai akademisi dan advokat, Fahri dikenal aktif di sejumlah organisasi seperti Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI).
Fahri dikenal kerap menangani perkara sengketa hasil pemilihan umum (Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia juga menjadi kuasa hukum Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghadapi gugatan yang dilayangkan pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di MK selepas Pilpres 2019.
Pada Pilpres 2024 ini, Fahri Bachmid menjadi kuasa hukum pasangan Prabowo-Gibran. Dia juga sempat menjabat Wakil Komandan Hukum dan Advokasi (Echo) TKN Prabowo-Gibran. (sofian)