Selain itu, Bupati menekankan perbedaan signifikan antara permintaan anggaran dari OPD yang mencapai kira-kira Rp 12 triliun dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp 9 triliun. Beliau menyerukan agar prioritas dijaga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2025.
“Pada musrenbang kali ini, kita mendengarkan presentasi dari Sekretaris Kabupaten Kukar, Plt Kepala Bappeda Kukar, Sekretaris Bappeda Kaltim, instruksi dari Koordinator Kalimantan II Kementerian PPN/Bappenas, serta ide-ide utama dari ketua DPRD Kukar,” ungkapnya. (Adv)
