IPOL.ID-Massa mengatasnamakan Masyarakat Daerah Anti Rasuah (Amarah) menggelar aksi di halaman depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/5/2024). Mereka meminta KPK turun tangan mengusut dugaan korupsi di pemerintahan Kabupaten Melawi.
Selain menggelar aksi di depan gedung merah putih itu, massa aksi juga melaporkan Bupati Melawi ke KPK atas dugaan rasuah proyek pemerintahan daerah tersebut.
“Pemerintahan Kabupaten Melawi di bawah kepemimpinan Bupati DS UY sangat kacau dalam pengelolaan keuangan daerah dari defisit anggaran hingga banyaknya dugaan kongkalingkong proyek pemerintahan yang tidak beres,” ungkap Koordinator Aksi Abdullah pada awak media di Jakarta Selatan, Kamis (30/5).
Abdullah mengatakan, imbas dari ketidakberesan pengelolaan pemerintahan dan anggaran daerah bisa dilihat dari adanya defisit APBD Rp 81 miliar pada Tahun 2022.
“Hingga saat ini Melawi tak kunjung mengalami banyak kemajuan pasca otonom dari Kabupaten Sintang,” jelas Abdullah.
“Pemerintah Kabupaten Melawi juga menjadi sorotan terkait dugaan utang Rp 97 miliar yang berimbas pada jalannya roda pemerintahan daerah. Berbagai persoalan lain bermunculan di antaranya banyak laporan terkait dugaan adanya proyek fiktif yang merugikan negara yang kami laporkan hari ini,” tambahnya.
