IPOL.ID – Plt Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Janedjri M Gaffar, membuka Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Peluang dan Tantangan Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2024 untuk Mewujudkan Kepastian Hak Masyarakat Hukum Adat dan Kesatuan Bangsa. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memahami berbagai inovasi, kendala, tantangan dan solusi yang dapat ditawarkan untuk mempermudah pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat di Indonesia.
“Kemenko Polhukam harus mengambil peran terkait dengan tindaklanjut Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat,” kata Janedjri seperti dikutip Rabu (1/5/2024).
Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 mengatur mengenai tiga bentuk hukum pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat yaitu Tercatat dalam Daftar Tanah Ulayat, Terdaftar sebagai Hak Pengelolaan dan Terdaftar sebagai Hak Milik Bersama. Hal-hal baru dari Permen ini diantaranya terkait subyek dan mekanismenya. Dalam hal ini, pemerintah lebih aktif melakukan inventarisasi dan identifikasi, sehingga tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada Pemda, sebab kegiatan pengadministrasian tanah ulayat sudah bisa dimulai penetapan subjek masyarakat hukum adat.
