IPOL.ID – Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan Kalimantan Timur (AMPL-KT) AMPL-KT menyorot tajam jajaran pemerintah provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Mereka menemukan dugaan penyimpangan Perjalanan Dinas Luar negeri (PDLN) yang tidak sesuai ketentuan. Menyikapi persoalan itu AMPL-KT akan turun ke jalan berunjuk rasa.
Agus Setiawan, Ketua AMPL-KT mengungkapkan bahwa adanya temuan dari AMPL-KT terkait dengan adanya dugaan berbagai permasalahan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur TA 2022 dan 2023, yang di duga berpotensi merugikan keuangan daerah dan juga di duga ada perbuatan melawan hukum.
“Permasalahan yang ingin kami tindak lanjuti soal hasil temuan BPK RI Perwakilan Kaltim terkait masalah maladministrasi pada pelaksanaan PDLN pada Sekretariat Daerah Kaltim yang tidak di lengkapi izin yang lengkap,” kata Agus dalam siaran pers yang diterima redaksi pada Selasa (9/7/2024).
Menurut Agus, Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kaltim, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat 6 pelaksana
