“Hemat saya, apapun persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah provinsi menangani persoalan di masyarakat,” pintanya.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi Demokrat di DPRD DKI itu pun menyesalkan kinerja direksi Transjakarta yang dinilainya jauh dari harapan.
Itu dibuktikan, kata dia lagi laporan kerja yang disampaikan, faktanya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Direksi Transjakarta ini kalau laporan bagus. Tapi pada kenyataanya sopir dan operatornya malah banyak dirugikan. Salah satunya, aksi demonstrasi yang sangat banyak di Jakarta terhadap Transjakarta,” beber Sekretaris DPD PD DKI itu.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail ikut angkat bicara. Dalam upaya pencegaan terhadap aksi demonstrasi yang terus- menerus.
Politisi PKS itu mengungkapkan Komisi B mengagendakan pemanggilan Direksi Transjakarta, operator serta sopir Jaklingko untuk hadir pekan depan di ruang rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta.
“Karena jadwal rapat Komisi pekan ini penuh, ada rapat kerja dan rapat anggaran APBD-P 2024. Maka kita jadwalkan pekan depan untuk dipanggil semua pihak,” katanya.