IPOL.ID – Anggota DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan mendorong Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diberi ruang untuk menjadi kepala daerah definitif di Jakarta.
Kepiawaian Heru dalam mengelola Pemerintah DKI Jakarta, di tengah kesibukannya sebagai Kepala Sekretariat Presiden RI tidak perlu diragukan.
Menurutnya, Heru layak diberikan kesempatan untuk mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta pada November 2024 mendatang. Terlebih, Partai Demokrat Jakarta menyatakan keseriusannya untuk mengusung Heru sebagai Bacagub Jakarta periode 2024-2029.
“Saya kira beliau ini harus diberi ruang dan waktu yang cukup untuk menuntaskan Jakarta sebagai Kota Global, berjuta pesona,” ujar Manuara di Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis, Rabu (3/7/2024).
Manuara menganggap pula bahwa Heru telah memiliki bekal yang cukup sebagai birokrat di Pemerintah DKI Jakarta.
“Beliau harus mencoba mengikuti kontestasi ke depan sehingga apa yang menjadi cita-cita Jakarta sebagai Kota Global berjuta pesona bisa direalisasikan,” kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini.
Dia mengklaim telah mengenal Heru sejak lama, jauh sebelum menjadi Pj Gubernur, bahkan ketika Jakarta masih dipimpin oleh Gubernur Wiyogo Atmodarminto pada 1992 silam.
Manuara juga mengenang, sosok Heru yang pertama kali mendapatkan posisi eselon IV sebagai Kasubag Pengendalian Pelaporan Pemerintah Kota Jakarta Utara pada tahun 1999 lalu.
“Menurut saya beliau ini adalah seorang tekno-birokrat, jadi dia lebih mementingkan untuk mengorientasikan kinerjanya kepada tugas, pokok dan fungsi (tupoksi),” ucapnya.
Menurutnya, sosok Heru ini sangat ideal menjadi kepala daerah di Jakarta. Terlebih, jika publik ingin adanya pemerintahan berdaya guna, efektif, efisien dan profesional maka Heru menjadi sosok pemimpin yang ideal.
“Sekarang, dia lah yang paling paham untuk saat ini di antara birokrat yang ada, karena beliau besar dari bawah (berkarir dari staf biasa), mengikuti perkembangan Jakarta ini mulai zamannya Gubernur Pak Wiyogo,” imbuhnya.
Tidak hanya mengelola administrasi pemerintahan, lanjutnya, Heru juga berani mengeksekusi program yang dirancang untuk kepentingan warganya. Salah satu program yang dinikmati masyarakat adalah penyelesaian proyek sodetan Kanal Banjir Timur (KBT) dari Sungai Ciliwung.
Upaya pengendali banjir ini juga dimaksimalkan dengan proyek normalisasi Sungai Ciliwung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR.
Meski secara fisik proyeknya dikerjakan oleh pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah ikut andil karena melakukan pembebasan lahan warga di bantaran sungai.
Pembebasan lahan diperlukan untuk mempermudah alat berat masuk dan keluar dalam proyek normalisasi. Sekaligus mengembalikan fungsi garis sempadan sungai, sehingga bisa dipakai sebagai jalan inspeksi.
“Kalau isu banjir, begitu beliau Pj ini prestasi spektakuler nya kan? Sodetan Sungai Ciliwung ke KBT beres kan? Normalisasi juga dilanjutkan, coba itu sekarang (normalisasi) Ciliwung sekarang sudah tembus ke perbatasan Kota Depok, sekarang sudah lewat Jalan Raya TB Simatupang,” jelas dia. (wilsonlumi)