Karena itu, kata dia, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyamakan dan mempersatukan persepsi, serta pandangan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Kegiatan ini penting dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi dengan stakeholders terkait,” tambah Maurits.
Selanjutnya, Maurits meminta Pemprov NTT untuk menerapkan asas money follows program. Yakni penganggaran yang fokus pada program yang terkait langsung dengan prioritas nasional, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Penerapan prinsip money follows programs penting dalam proses perubahan APBD. Karenanya, pemerintah daerah tidak hanya terfokus pada besaran pagu, namun diminta juga untuk program-program untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Maurits menekankan, pemerintah daerah (Pemda) dapat segera melakukan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.15.1 /7796/Keuda tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.
