IPOL.ID – Reforma agraria saat ini masih jauh dari panggang, sebab masih banyak para petani dan masyarakat desa hingga kini belum tersentuh jauh dari kesejahteraan. Tiga kementerian bisa dilebur jadi satu untuk mengatasi permasalahan.
Hal tersebut dikupas oleh Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle Politik, Syahganda Nainggolan dalam diskusi bertemakan “Politik Agraria Dalam Kontek Kekinian” di kawasan Cirendeu, Tangerang Selatan, Senin (29/7/2024).
Reforma agraria merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang ditingkatkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup sebagaimana terkandung dalam Nawa Cita Jokowi.
Menilik sebelumnya pada Undang-Undang (UU) Pokok Agraria Tahun 1960, terdapat tiga tujuan mulia yang ingin dicapai : Pertama, menata ulang struktur agraria yang timpang jadi berkeadilan, kedua, menyelesaikan konflik agraria, dan ketiga menyejahterakan rakyat setelah reforma agraria dijalankan.
Reforma agraria secara fundamental memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional.
Kemudian meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki, baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat.
Syahganda menyebutkan, pada era kepemimpinan Pak Prabowo nantinya, pembangunan desa menjadi kunci. Karena uang dana desa yang mengucur ini juga tidak jelas arahnya alias tidak tepat sasaran.
Mindset saat ini masih kolonial, melihat dalam kontek reforma agraria apakah saat ini ada skandal pada pemerintahan? Syahganda mengatakan, dengan Pak Jokowi bersikeras akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), namun sinyal menunjukkan (Jokowi) tidak berkantor di IKN.
“Kalau ada sesuatu ya akan diselidiki, pernyataan (Ahok-red) di Tahun 2016-2017 menduga tidak mungkin Jokowi akan berkantor di IKN jika tidak ada orang-orang di belakangnya (pengembang-red),” ujar Syahganda.
Dia mempunyai harapan ke depan ada evaluasi dari pemerintah untuk membahas persoalan anti dengan reforma agraria. Sehingga muncul pertanyaan apakah Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih di 2024 bisa memahami masalah? Dilanjutkan Syahganda bahwa belum lagi problem dihadapi para petani, seperti persoalan para petani hanya mempunyai tanah 0,2 hektar, mafia pupuk, hingga kredit pada sektor pertanian.
Bicara reforma agraria, sambungnya, 50 persen tanah dimanfaatkan konglomerat. Problem pokok tanah semua diagunkan di bank, namun bagaimana nantinya era kepemimpinan Prabowo tanah dikembalikan untuk rakyat dan petani punya tanah 5 hektar untuk kebun, sawit.
“Itu harus ada perhitungan cash flow-nya dengan kordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” tegasnya.
Kemudian pertumbuhan ekonomi 8 persen dijanjikan pada era Pak Prabowo ke depan.
“Itu janji Prabowo bertaruh, dengan program makan siang gratis, sedangkan pada era Jokowi pertumbuhannya sekitar 5 persen, meski dihantam pandemi Covid pertumbuhan ekonomi itu 5 persen,” imbuhnya.
Saat ini aset gedung hingga teknologi membutuhkan penyebaran yang merata, jika menyebarkan makan siang gratis dengan menjalankan reforma agrarianya, 8 persen pertumbuhan itu tinggi dan merata.
“Jadi totalitas, jika itu terjadi kami apresiasi ada kesempatan besar pada era Pak Prabowo ke depan. Jangan terjebak 500 triliun rupiah digelontorkan tapi petani tidak diperhatikan,” tukasnya.
Masih menjadi problem pokok adanya persoalan itu dan investasi di Pulau Jawa jangan hanya pencitraan di televisi. Pembangunan kota dan desa harus simultan.
“Di Belanda, petani disana kaya raya, petani dilindungi pemerintah, daya beli masyarakat tinggi, nilai tukar tinggi, dan peternak juga kaya,” ungkapnya membandingkan.
Menurutnya, Indonesia bisa melakukan hal yang sama, asal kontribusi pada semua lini sektor seimbang, pertanian mau 13 – 20 persen, modernisasi, pada bidang otomotifnya petani memakai traktor dan jangan mencangkul lagi.
“Industri pedesaan hidup dan berjalan, pemerataan pendidikan dan kesehatan semuanya merata,” tandasnya.
Sehingga pemerintah harus menghidupkan yang di luar Pulau Jawa dan pedesaan, jangan orang kaya merampok tambang milik negara. “Bisa dilihat zaman kepemimpinan Pak Jokowi ini banyak kasus korupsi yang berlabuh di KPK,” tukasnya.
“Jadi Prabowo harus berani menghentikan itu, jika tidak akan ada diambang kehancuran. Impor celana jeans, kedelai, dan bawang putih masih terjadi,” tambahnya.
Manufaktur industri di desa harus dihidupkan lagi. Strategi pembangunan jangan seperti di PIK 2. Kawasan lahan Meikarta dulu untuk petani menanam padi.
“Kalau kata Pak Prabowo enough is enough, peruntukkan tanah harus jelas. Daerah Karawang dan Banten yang memiliki persawahan harus dikunci itu,” ucap Syahganda.
Syahganda menjelaskan, marwah transmigrasi, 3,3 juta hektar tanah mau diputihkan dan hal itu harus menjadi objek reforma agraria. Sehingga untuk mengatasi itu semua tiga kementerian bisa dilebur menjadi satu, agar tidak terjadi pemerintahan yang gemuk.
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Agraria/BPN dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu bisa digabung menjadi Kementerian Reformasi Agraria, agar ekonomi, transmigrasi, dana desa yang sekarang tidak jelas dibangun balai desa.
“Belum lagi UU Omnibuslaw, kembalikan lagi itu dan harus direvisi UU Cipta Kerja dan Omnibuslaw, supaya cita-cita Prabowo untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen buat rakyat bukan untuk cukong. Tanah, air, bumi beserta isinya dikelola negara untuk kemakmuran rakyat, sekarang kan tidak,” tandasnya.
Syahganda menambahkan, ke depan seperti kebijakan kepemimpinan Pak Harto (Presiden RI ke-2) itu bagus, mengenai kebijakan transmigrasi, membuat produktif lahannya karena dikasih untuk rakyat.
Saat ini, bagaimana orang mau bertani dan hidup sejahtera. Jika pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ingin dicapai itu tidak dijalankan nanti.
Menurutnya, tantangan Prabowo ke depan konsisten dengan perkataannya dan dia berharap konsisten itu. Prabowo itu sosok yang tulus ikhlas yang berkali-kali mengatakan jika negara sekarang adalah dirinya.
Lalu bicara nepotisme, dalam demokrasi orang berjuang tidak mau ada yang membantu. Yang membantu hanya itu-itu saja orangnya pada lingkaran kecil. Jika melihat sinyalemen, IKN bukan sebuah urgent keniscayaan.
“Semoga rezim ke depan bisa menyejahterakan rakyat. Dari percakapan Pak Prabowo harus didukung utamanya reforma agraria akan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jika Prabowo bisa 10 tahun memimpin dan sehat, pertumbuhan ekonomi 8 persen terkejar dan cukong tidak boleh ambil tambang dan tanah lagi, kasih ke koperasi, rakyat sejahtera, desa bahagia, petani bahagia,” tutup Syahganda. (Joesvicar Iqbal)