Menurut Nirwono, pemerintahan Pak Prabowo ke depan harus mengevaluasi total keberlanjutan pembangunan IKN, termasuk mereformasi Badan Otoritas IKN.
“Karena badan itu belum mampu melaksanakan pembangunan IKN dengan baik dan mayoritas pembangunannya pada saat ini masih dilakukan Kementerian PUPR,” tutupnya. (Joesvicar Iqbal/voa)
