“BBM merupakan faktor penting dalam mendukung perekonomian dan distribusinya harus mendapatkan perhatian khusus, sehingga berjalan lancar dan tepat sasaran,” tuturnya.
Harisson juga mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara Hiswana Migas dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar dalam menjaga ketersediaan stok BBM serta kelancaran distribusinya. Namun ia mengingatkan asih ada tantangan dalam penyaluran BBM bersubsidi, terutama terkait dengan penyelewengan yang menyebabkan subsidi tidak selalu tepat sasaran.
“Seringkali kita menemukan kasus solar subsidi yang digunakan untuk industri, padahal seharusnya BBM bersubsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Oleh karena itu Hiswana Migas bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus terus berkoordinasi untuk mencegah hal ini,” katanya.
Dia menambahkan musyawarah ini juga harus dimanfaatkan untuk menyusun program kerja yang efektif, termasuk melalui penerapan digitalisasi dalam distribusi BBM guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
