“Gimana kita mengukur peningkatan kinerja kalau enggak ada ukurannya. Kalau enggak ada ujian, susah kita mengukurnya. Soal ujiannya itu seperti apa, mari kita buat. Misalnya supaya anak-anak enggak stress, banyak ujian yang membuat anak enggak stress. Jadi jangan terus karena dianggap buruk atau banyak orang protes, terus dihapus sama sekali,” papar Totok.
Di Jakarta, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti menjanjikan akan mengkaji semua kebijakan lama, sebelum mengambil keputusan, khususnya terkait Kurikulum Merdeka.
“Kami juga harus mengkaji, ya ini kan masih baru, kan. Kurikulum ini kan masih baru. Bahkan penerapannya walaupun sudah dinyatakan harus diterapkan semuanya, kan juga dalam praktiknya juga belum semua satuan pendidikan dapat melaksanakan,” kata Mu’ti. “Jadi kita lihatlah. Kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan. Apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat.”
Mu’ti ingin kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipimpinnya, merupakan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ia juga akan mencermati dan mendengar masukan pemangku kepentingan sektor pendidikan, terkait kebijakan sistem zonasi dan UN.
