“Karena itu sudah seharusnya ada perubahan pola di Kementerian BUMN ini nantinya dalam menetapkan Dirut, sehingga bukan sekadar jadi jatah politik. Lantas siapa yang memahaminya, jelas kalangan internal sendiri, bukan lagi-lagi dari eksternal. Saya yakin, sangat banyak sosok yang memiliki leadership di PLN apalagi itu rumah bagi mereka sebagai pegawai sejak awal berkarir,” sambungnya.
Dikatakan pria yang akrab disapa Yudhis ini, menunjuk dan menetapkan posisi Dirut PLN sebagai salah satu jabatan politis, memang menjadi hak Menteri BUMN melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) jajaran Komisaris di institusi tersebut. Namun alangkah baiknya segala masukan positif dari berbagai kalangan, bisa menjadi pertimbangan pemilik kekuasaan.
“Lihat kondisi sekarang, cenderung yang populer bukan PLN nya, namun sosok individu. Harusnya kan yang di kedepankan prestasi institusi dalam menjalankan tupoksinya menerangi hingga seluruh pelosok negeri. Tapi faktanya malah lebih mementingkan mengejar penghargaan yang sekarang jumlahnya mencapai ratusan dibanding kinerja,” tegas Yudhis.
