IPOL.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merekomendasikan empat reformulasi dan formulasi kebijakan hilirisasi, untuk mengoptimalkan beleid yang memberikan nilai tambah manufaktur tersebut bagi kemajuan Indonesia.
”Salah satu di antara masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi,” kata Bahlil di Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/24)
Usulan itu disampaikan Bahlil dalam bentuk disertasinya saat sidang promosi doktor di Universitas Indonesia (UI) dengan rincian yakni reformulasi kebijakan alokasi dana bagi hasil (DBH) agar pemerintah daerah menerima 30-45 persen penerimaan negara dari hilirisasi, serta formulasi kebijakan dukungan pembiayaan kepada pengusaha nasional.
“Banyak tokoh-tokoh nasional mengatakan kepada saya, kenapa nilai tambah hilirisasi itu hanya didapatkan oleh asing? Jawabannya adalah, yah itu, perbankan nasional belum membiayai investasi di sektor hilirisasi,” ujar Bahlil.
Rekomendasi selanjutnya yakni reformulasi kebijakan penguatan kemitraan antara investor dengan pengusaha daerah, serta merumuskan kebijakan yang mendorong diversifikasi untuk investor pada jangka panjang pasca break event point (BEP).
