Pemerintah Pastikan Bangun Kembali Rumah Warga Terdampak Konflik Sosial di Adonara Barat

IPOL.ID – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan bakal membangun kembali rumah warga terbakar akibat konflik antar-kampung di Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal ini disampaikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto usai mengunjungi sekaligus berdialog dengan warga di Desa Bugalima bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, Senin (25/11/2024).

Dilaporkan, konflik sosial itu mengakibatkan kerusakan sebanyak 52 unit rumah, 2 orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka. Kejadian itu telah disikapi serius pemerintah melalui Rapat Tingkat Menteri pada 20 November 2024 lalu. Dalam rapat tersebut, konflik ini ditetapkan sebagai “Kondisi Keadaan Tertentu,” yang memungkinkan penanganannya dapat dibiayai BNPB.

Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan juga telah disampaikan kepada Presiden RI melalui surat resmi untuk memperoleh Persetujuan/Keputusan Presiden.

“Sehingga BNPB leluasa secara regulasi untuk membantu masyarakat yang terdampak meskipun bukan bencana alam tapi menjadi bencana sosial,” kata Suharyanto, usai berdialog dengan warga.

Kepala BNPB juga menyebut bakal membangun kembali 52 rumah yang diharapkan akan rampung pengerjaannya secepat mungkin terutama saat momentum perayaan Natal mengingat mayoritas warga terdampak beragama Katolik.

Selain itu, BNPB bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga akan mendorong pemenuhan kebutuhannya selama para warga terdampak mengungsi di rumah kerabat atau tetangga.

“Masih ada kurang lebih 52 Kepala Keluarga mengungsi ke tetangganya, di saudaranya bahwa logistiknya ini betul-betul harus bisa kita pastikan terpenuhi. Untuk rumah-rumah yang dibakar ini setelah dipastikan akar masalahnya selesai setelah warga berdialog dengan Bapak Menko, BNPB akan membangun kembali rumah-rumah ini secepat mungkin, karena rata-rata di sini katolik jadi mudah-mudahan mereka bisa melewati hari Natal di rumah baru,” terang Suharyanto.

Sementara, Menko PMK, Pratikno mengatakan, pemerintah ingin hadir menjadi solusi bagi masyarakat terdampak. Dengan turut hadir hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani konflik sosial yang terjadi di Adonara Barat.

Terkait tindak lanjut penyelesaian konflik, Pratikno menekankan pentingnya ketegasan dalam penetapan batas wilayah, batas desa, dan kepastian status lahan untuk mencegah konflik serupa di masa mendatang.

“Soal batas wilayah, batas desa, dan kepastian status lahan akan segera kami bahas bersama Pemerintah Provinsi NTT dalam rapat siang ini,” ujar Pratikno.

Di sisi lain, logistik bagi masyarakat terdampak di Adonara Barat akan dipastikan tersedia.

“Penyalurannya akan dilakukan bersamaan dengan distribusi logistik bagi korban bencana erupsi Gunung Lewotobi,” tutup Pratikno. (Joesvicar Iqbal)