Untuk menjaga iklim yang kondusif, Teguh menegaskan, Pemprov DKI akan menggelar deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dia menjelaskan deklarasi netralitas ASN itu dilaksanakan dengan tujuan untuk menutup celah-celah agar pilkada dapat terlaksana dengan baik, beretika, dan berintegrasi.
Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP) RI Heddy Lugito berharap dengan koordinasi dan persiapan yang matang, dapat meminimalkan pengaduan pilkada.
“Oleh karena itu, saya optimis setelah pilkada nanti tidak ada pengaduan ke DKPP. Karena jajaran KPU dan Bawaslu dapat menjaga etika dan integritas,” kata Heddy.
Sekretaris DKPP David Yama juga mengatakan berdasarkan data pada 2024, mulai 1 Januari hingga 4 November, pengaduan yang masuk sebanyak 584 pengaduan.
Jumlah ini dua kali lipat dari tahun 2023 yang mencapai 325 pengaduan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 270 sudah siap disidangkan dan terjadi sidang. Sebanyak 173 di antaranya sudah diputus perkaranya.
Data aduan tertinggi tercatat di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, Papua, dan Jawa Tengah.
